3 Komponen Utama Kenaikan Biaya Umroh Menyambut Layanan Umroh Dibuka Kembali

Prediksi Kenaikan Biaya Umroh, Menyambut Layanan Umroh Dibuka Kembali

Rincian biaya umroh 2021, Kapan umroh dibuka kembali, dan kenaikan biaya umroh 2020 2021, Prediksi kenaikan biaya umroh

Masyarakat yang berencana untuk menjalankan ibadah umroh di tahun  2021 sepertinya harus mempersiapkan bekal uang yang lebih banyak.

Diprediksi bahwa apabila Kerajaan Saudi Arabia mengizinkan ibadah umroh di masa Pandemi Covid-19, maka kenaikan biaya paket umroh tidak dapat terhindarkan lagi.

Disamping penerapan protocol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah umroh, Pemerintah Kerajaan Saudi nampaknya juga mempertimbangkan untuk meningkatkan pengenaan pajak.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Kementerian Agama bersama dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mulai membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang penyelenggaraan umroh di masa pandemic 1442 Hijriah.

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian biaya referensi umroh di masa pandemic ini.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kemenag agar penyesuaian biaya umroh sudah melalui pertimbangan yang matang. Pengkajian atas penyesuaian biaya referensi umrah harus dilakukan secara komprehensif dan mendalam dari berbagai aspek, antara lain mempertimbangkan harga riil biaya umrah dan juga melihat kemampuan dan daya beli, sehingga tidak memberatkan masyarakat.

"Jangan sampai harga acuan baru nanti menyebabkan jumlah jamaah menurun karena daya belinya turun," kata Bambang.

Rincian Biaya Umroh 21

Faktor yang mempengaruhi Kenaikan Biaya Umroh

Kenaikan Biaya Tranportasi

Al Hadi Syamsul Hadi, salah satu pimpinan PPIU di Jawa Timur, menyampaikan prediksi atas kenaikan biaya transportasi yang akan mencapai dua kali lipat.

"Tentu biayanya dobel. Misalnya, sewa bis yang biasanya untuk kapasitas 55 orang. Sekarang maksimal hanya 30 orang. Harga sewa bis untuk sekali jalan mencapai 3.000 Real (Mata Uang Arab Saudi)", demikian dikatakan Al Hadi.

Disampaikan juga bahwa bagi jemaah yang kemarin gagal berangkat, itu sudah menjadi risiko perusahaan untuk menanggung biayanya.

Asosiasi Biro Umroh dan Haji Jawa Timur sempat menyebutkan ada kerugian antara Rp 25 miliar sampai Rp 30 miliar, dari pembatalan pesawat, visa, dsb.

Kenaikan Biaya Visa (Pajak) Umroh

Sedangkan bagi pendaftar baru akan ada kenaikan, terutama di visa (pajak) progresif dan sebagainya. Dimana sebelumnya adalah sekitar 100 dollar, dan diperkirakan akan naik sekitar 15%-25%.

Kenaikan Biaya Kesehatan

Rapid tes dan Swab PCR akan menjadi syarat mutlak calon jamaah umroh. Tes swab ini juga ada syarat khusus dan tidak boleh di sembarang tempat. Biaya tes Swab PCR tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp.1 juta.

Terkait dengan Swab PCR, menurut informasi (sementara) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • hasil test swab PCR hanya berlaku 72 jam terhitung dari keberangkatan hingga sampai ke Saudi,
  • Lokasi Laboratorium atau Rumah Sakit mendapatkan penunjukkan khusus dari Pemerintah Indonesia yang sudah sesuai satandar international,
  • Sertifikat khusus hasil tes Swab PCR harus dibuat dengan menggunakan 3 macam Bahasa.

Namun demikian, sampai saat ini kemenag belum menyebutkan secara detail berapa besar kenaikan biaya umrah tersebut.

Rincian Biaya Umroh

Persiapan menghadapi kemungkinan dibukanya kembali layanan umroh

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim juga meminta agar PPIU mulai menyusun rencana keberangkatan jemaah umrah yang tertunda.

Namun demikian, rencana tersebut tidak perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Karena, sampai saat ini kepastian keberangkatan masih menunggu kejelasan informasi dari Kerajaan Arab Saudi.

"Kita masih menunggu kebijakan dari Saudi kapan akan membuka penyelenggaraan ibadah Umrahnya,” demikian dikatakan Arif Hatim.

Sebelumnya,  Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag tengah merumuskan mitigasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Staf Ahli Menag Bidang Manajemen Komunikasi Oman Fathurahman mengatakan rumusan mitigasi ini bisa menjadi bekal kesiapan penyelenggaraan haji 1442 H /2021.

"Sukses mitigasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi akan berpengaruh pada kesiapan mitigasi haji tahun depan. Jadi mitigasi ini bisa menjadi bekal mitigasi penyelenggaraan haji," kata Oman.

Dalam penyusunan mitigasi haji 2020, sedikitnya dua poin mendapat perhatian. Pertama merumuskan kebijakan penyelenggaraan umrah di masa pandemic dan kedua, mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan umrah. Teknis pengawasan harus dirumuskan jelas, tegas, efektif dan efisien. 

"Kita tahu umrah, di samping haji, menjadi salah satu etalase kualitas pelayanan Kemenag. Ini salah satu layanan umat paling strategis yang mencerminkan kinerja Kemenag," katanya.

Rincian Biaya Umroh 2021
Kenaikan Biaya Umroh 2021
Kapan Umroh Dibuka