Pedoman Umroh di Masa Wabah atau Pandemi COVID19

Pedoman Umroh di Masa Wabah atau Pandemi COVID19

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Kementerian Agama telah menerbitkan KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

    Daftar Isi - KMA no 719/2020 :
  1. Persyaratan Jemaah
  2. Protokol Kesehatan
  3. Karantina
  4. Transportasi
  5. Akomodasi dan Konsumsi
  6. Kuota Pemberangkatan
  7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah
  8. Pelaporan
  9. Lain-Lain

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman F dalam keterangan tertulisnya, pada hari Senin (2/11) menyampaikan bahwa KMA tersebut telah ditandatangani oleh Menag Fachrul Razi setelah didiskusikan bersama para  stakeholder.

"Regulasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi sudah siap. Substansi kebijakannya sudah didiskusikan juga dengan Komisi VIII DPR. Sesuai petunjuk Menag Fachrul Razi, regulasi ini kemudian dibahas dengan para pihak terkait, termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU, serta kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan pihak penerbangan." kata Oman.

KMA tersebut adalah pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi. Spirit dari regulasi tersebut yaitu kehadiran negara dalam memberikan perlindungan pada jamaah umroh berdasarkan amanat UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Alhamdulillah jamaah asal Indonesia termasuk yang diperbolehkan untuk berangkat umrah. Semua pihak harus memahami regulasinya. Kita harus memberikan perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan keamanan jiwa dan keselamatan,” ujarnya.

Oman memastikan bahwa regulasi tersebut disusun dengan merujuk pada seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.  Namun, ditambah dengan masukan dari Kemenkes, terkait dengan pelaksanaan protocol Kesehatan.

Misalnya, syarat tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Disamping itu ketentuan tentang PPIU yang harus memfasilitasi karantina jamaah, baik Ketika di Saudi maupun sekembalinya di Indonesia.

Ditambahkan juga bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengatur jemaah yang tertunda keberangkatannya pada 27 Februari lalu, namun juga mengatur masyarakat yang ingin mendaftar beribadah umrah di masa pandemic ini. 

Untuk jemaah yang tertunda keberangkatannya, diperbolehkan untuk memilih antara berangkat dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku atau akan melakukan jadwal ulang sambil menunggu sampai pandemi Covid19 mereda. Selain itu, pilihan lainnya adalah dengan membatalkan rencana umrohnya dan menarik biaya umroh yang sudah dibayarkan, setelah dikurangi dengan biaya yang terlanjur dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan sebelum terjadinya pandemi.

Isi Pokok KMA No.719 Tahun 2020

Berikut ini sejumlah pedoman yang diatur dalam KMA No. 719 tahun 2020:

A. Persyaratan Jemaah

  1. Usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi (18 – 50 Tahun);
  2. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI);
  3. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19;
  4. Bukti bebas COVID-19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi).

Jika jamaah tidak dapat memenuhi persyaratan bukti bebas COVID-19, maka keberangkatannya ditunda sampai dengan syarat tersebut terpenuhi.

Syarat Jemaah Umroh 2020

B. Protokol Kesehatan

Pedoman Umroh 2020 tentang Kesehatan adalah sbb:

  1. Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan.
  2. Pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes.
  3. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
  4. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku.
  5. PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan jemaah.
Pedoman Umroh 2020 Protokol Kesehatan

C. Karantina

  1. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi;
  2. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
  3. Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB.
  4. Selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan.
  5. Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
  6. Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas COVID-19 Pusat dan Daerah.
Pedoman Umroh Karantina

D. Transportasi

Pedoman Umroh 2020 di bidang Trasportasi:

  1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi.
  2. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung.
  3. Dalam hal jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin 2 (dua).
  4. PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di negara transit.
  5. Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.
  6. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan Menkumham sebagai bandara internasional pada masa pandemi COVID-19, yaitu:
    a. Soekarno-Hatta, Banten
    b. Juanda, Jawa Timur
    c. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan
    d. Kualanamu, Sumatra Utara
Transportasi

E. Akomodasi dan Konsumsi

  1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah, baik di dalam negeri dan di Arab Saudi.
  2. PPIU bertanggung jawab menyediakan konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
  3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
Akomodasi

F. Kuota Pemberangkatan

  1. Pemberangkatan jemaah selama masa pandemi COVID-19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
  2. Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Pedoman Umroh Kuota

G. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah

  1. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi COVID-19.
Biaya Umroh 2020

H. Pelaporan

  1. PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan jemaah kepada Menteri Agama secara elektronik.
  2. Laporan rencana keberangkatan jemaah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.
  3. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
  4. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah jemaah tiba di tanah air.
  5. PPIU wajib melaporkan jemaah yang sudah mendaftar ibadah umrah pada tahun 1441H yang membatalkan keberangkatannya.
Pelaporan

I. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan lainnya tentang Pedoman Umroh 2020 diatur dibawah ini:

  1. Dalam hal jemaah telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebelum KMA ini ditetapkan, PPIU dapat menetapkan biaya tambahan.
  2. Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan, diberikan hak sebagai berikut:
    a. mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan; atau
    b. mengajukan pembatalan keberangkatan.
  3. Bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
  4. Pengembalian biaya umrah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
  5. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada Jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU.
Lainnya
WAJIB TEST PCR dari SAUDIA AIRLINE, berlaku per 01 Nov 2020, Info lengkapnya: Klik Disini